Laporan Dana Kampanye, Instrumen Akuntabilitas Pemilu Yang Belum Optimal Implementasinya

Laporan Dana Kampanye, Instrumen Akuntabilitas  Pemilu Yang Belum Optimal Implementasinya

Laporan Dana Kampanye, Instrumen Akuntabilitas Pemilu Yang Belum Optimal Implementasinya

Oleh: MP. JOKO WIDODO (Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kab. Grobogan)

 

PENDAHULUAN

Salah satu asas penting dalam penyelenggaraan pemilu oleh Penyelenggara Pemilu adalah asas “akuntabel” yang secara definitif  dapat diartikan sebagai  “dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana pertanggungjawaban ini menyangkut sumber/inputnya, proses yang dilakukan dan juga hasil outputnya”. Akuntabel erat kaitannya dengan “tranparansi” yang bermakna “aktifitas tersebut tidak ada satupun yang ditutup-tutupi”.  Akuntabel oleh karena itu dapat diterjemahkan  sebagai pertanggungjawaban aktifitas tertentu berdasarkan ketentuan perundangan yang disajikan secara terbuka.

Berkenaan dengan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang di dalamnya diikuti oleh Peserta Pemilu, salah satu hal yang harus dikerjakan secara akuntabel adalah mengenai penggunaan Dana Kampanye dalam seluruh rangkaian kegiatan Peserta Pemilu guna memperoleh kedudukan politiknya sebagai upaya menggapai perolehan suara melalui kampanye. Kegiatan kampanye adalah aktifitas yang pasti dilakukan oleh Peserta Pemilu guna meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Dan sudah barang tentu seluruh kegiatan ini memerlukan dana yang disebut Dana Kampanye yang menurut ketentuannya merupakan  pengeluaran sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.

Komisi Pemilu Umum sebagai institusi negara yang berwenang menyelenggarakan pemilihan umum telah menerbitkan ketentuan normatif berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.24 Tahun 2018 sebagai mana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan PKPU No. 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PKPU No. 24 Tahun 2018  tentang Dana Kampanye sebagai instrumen penting dalam kerangka menuju Pemilu yang akuntabel pada aspek penggunaan dana kampanye. Dalam kaitan ini seluruh peserta Pemilu wajib mengelola dan mempertanggungjawabkan  seluruh penerimaan dan pengeluarana dana kampanye berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan (Pasal 4 PKPU No. 24 Tahun 2018).

Struktur Laporan Dana Kampanye meliputi 3 (tiga) komponen utama, yakni, 1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang berisi pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain, 2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang memuat seluruh penerimaan sumbangan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK, dan 3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)  berupa  pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.  LPPDK merupakan integrasi seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang seharusnya dapat mencerminkan transaksi riil atas beban biaya politik (cost politik) bagi masing-masing calon maupun bagi Peserta Pemilu. Apabila dikerjakan sesuai dengan fakta transaksi sesunggguhnya, instrumen ini mememiliki peran penting dalam kerangka menghitung kalkulasi para politisi guna menuju penyelenggaraan demokrasi yang lebih bermartabat. Dalam arti, akumulasi cost politik dibanding benefit yang diperoleh menjadi salah satu pertimbangan kenapa seseorang harus mencalonkan diri sebagai calon figure  legislatif, atau sebaliknya kenapa hal itu tidak dilakukan.

Ketiganya merupakan instrumen  yang wajib dikerjakan Peserta Pemilu  dan dilaporkan kepada KPU di semua jenjang sesuai dengan tahapan pelaporan yang ditentukan dan produk akhir  LDK berupa LPPDK selanjutnya disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik untuk dilakukan Audit LDK. KPU di semua tingkatan wajib menyampaikan LDK yang telah diaudit kepada publik  sebagai bagian pertanggungjawaban kinerja kelembagaan.

INSTRUMEN AKUNTABILITAS DALAM IMPLEMENTASI

Lantas bagaimana implementasinya, terutama berkenaan dengan pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 yang lalu?

Berikut ini kajian atas penyampaian Laporan Dana Kampanye (LDK) beberapa Peserta Pemilu di Kabupaten Grobogan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)  hasil penugasan/penunjukan KPU Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

  1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Secara umum Peserta Pemilu hanya mencantumkan “Komponen Penerimaan” berupa nilai kuantitatif sebesar “pembukaan rekeningnya” belaka. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran sebelum masa pembukaan RKDK tidak tercermin, padahal dapat dipastikan bahwa penerimaan dan pengeluaran dimungkinkan terjadi, sebagaimana tercantum dalam struktur penerimaan yang meliputi; penerimaan Partai Politik, penerimaan Calon Anggota Legislatif, Sumbangan Pihak Lain (Perorangan, Kelompok dan Badan Usaha  Non Pemerintah). Sementara dalam struktur pengeluaran terdapat komponen “Pengeluran Operasi” yang meliputi “Pertemuan Terbatas”, “Pertemuan Tatap Muka”, “Pembuatan Produk Iklan” dan lain-lain.

Peserta Pemilu nampaknya cenderung memilih mengungkapkan transaksi yang aman dan mudah dalam penyusunan pertanggungjawabannya melalui media LADK ini.

     2. Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Instrumen ini memberikan ruang penerimaan sumbangan dari Partai Politik, Calon Legislatif,  Perseorangan, Kelompok dan Badan Usaha. Namun Peserta Pemilu juga dengan cerdik  memilih yang “mudah” dengan hanya mencantumkan Sumbangan dari Partai Politik. Untuk Sumbangan Calon Legislatif dapat diduga pada umumnya sulit memiliki kesempatan memadai untuk melakukan pencatatan sumbangan, lebih-lebih secara kategoris sumbangan dimaksud mencakup tiga unsur yang tidak mudah mendeskripsikannya dalam bentuk “kuantita absolut” selain uang tunai, yakni yang berupa “barang” dan “jasa”.

Penyusunan LPSDK oleh Peserta Pemilu dapat diperkirakan  dibuat sekedar “menggugurkan kewajiban” belaka karena memang tidak ada sanksi yang tegas sebagaimana kewajiban pembuatan LADK dan LPPDK. Diatur dalam Pasal 67 ayat (1)  untuk LADK yang berbunyi “Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (8), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

Sedangkan untuk LPPDK diatur dalam  Pasal 68 ayat (1)  PKPU No. 24 Tahun 2018 yang berbunyi  “Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD yang tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota  Partai Politik yang bersangkutan menjadi calon terpilih”.

  1. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran  Dana Kampanye  (LPPDK)

Pengerjaan LPPDK  secara teknis sesungguhnya tidak mudah karena meliputi komponen formulir yang sangat teknis pengisiannya, sehingga memerlukan pengetahuan akuntansi untuk mengerjakannya dengan benar,  berupa Model LPPDK 1-PARPOL (Asersi Atas Laporan Dana Kampanye,  Model LPPDK 2-PARPOL (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Parpol), Model LPPDK 3-PARPOL (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye),  Model LPPDK 4-PARPOL (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye),   Model LPPDK 5-PARPOL (Daftar Aktifitas Pengeluaran Dana Kampanye),  Model LPPDK 6-PARPOL  (Daftar Saldo Dana Kampanye) dan Model LPPDK 7-PARPOL (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye-Pencatatan Penerimaan dan Pengaluran Calon Anggota DPRD Kab/Kota) yang muatannya seluruh penerimaan dan pengeluaran serta posisi Saldo Akhir pada saat dilaporkan.

 Apabila LPPDK dikerjakan sebagaimana transaksi faktual yang terjadi, sesungguhnya dapat dijadikan sumber informasi berapa sesungguhnya “cost politik” perhelatan Calon dan sekaligus Peserta Pemilu dalam ajang demokratisasi yang acap dipandang sebagai “biaya ekonomi tinggi ini”. Sayangnya, berdasarkan data empirik  LPPDK  hampir seluruh Peserta Pemilu (termasuk di dalamnya perorangan calonnya) tidak mengungkapkan transaksi sesuai kejadian transaksi yang sebenarnya. Berikut Data LPPDK Calon Legislatif Terpilih untuk Kabupaten Grobogan beserta perincian Dana Kampanye yang telah dikeluarkannya. Sumber data berasal dari LPPDK yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) dan diumumkan kepada publik  melalui berbagai media informasi yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Grobogan.

Laporan Dana Kampanye Calon Terpilih DPRD Kabupaten Grobogan berupa Diagram tercermin sebagai berikut:

 

Berdasarkan data tersebut, tercermin dengan jelas data nominatif  yang dilaporkan sebagian calon terpilih, belum sepenuhnya riil, bagaimana mungkin seorang Calon Terpilih hanya mengeluarkan biaya politik yang begitu minimal. Berbeda jauh dengan rumor pada sudut-sudut warung kopi, obrolan komunitas, bahkan seminar-seminar ilmiah yang mengungkapkan bahwa biaya transaksi  faktual calon pada umumnya mencapai angka ratusan juta  bahkan sampai milyaran rupiah. Fakta ini juga didukung hasil penelitian Kementerian Dalam Negeri maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyimpulkan adanya “high cost politik” atas penyelenggaraan demokratisasi di bidang politik. Rumor “politik pastilah  mahal ini” juga diperkuat  pengakuan beberapa calon (baik yang terpilih maupun yang tidak terpilih) yang menyatakan  betapa sulitnya “menggapai suara” tanpa disertai dengan transaksi uang dan pengakuan  jujurnya  bahwa angkanya bisa  mencapai miliaran rupiah.  Kiranya wajib membangun diskursus konstruktif  di masa depan agar demokratisasi yang sudah berjalan baik secara procedural ini dapat diminimalisasi nuansa politik uangnya  dengan perbaikan regulasi, penguatan pengawasan serta pendidikan politik yang lebih intens  bagi seluruh pihak yang berkepentingan.  

  1.  Penyusunan Laporan Dana Kampanye

Penyusunan Laporan Dana Kampanye oleh Peserta Pemilu diatur dalam Pasal 76 PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi “Dalam menyusun laporan dana kampanye, Peserta Pemilu dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini”.  Implementasinya hampir seluruh Peserta Pemilu menggunakan Aplikasi SIDAKAM yang dalam prakteknya aplikasi ini belum seluruhnya “ready for use”,  sering berubah-rubah sehingga menyita konsentrasi penyusunan oleh Staf  Peserta Pemilu. Aplikasi yang terakhir dipakai adalah Versi V.11.1. Di masa mendatang ketentuan ini kiranya dapat diubah dan lebih bersifat pilihan (opsional), misalnya dengan narasi  “Dalam menyusun laporan dana kampanye, Peserta Pemilu dapat menggunakan 1) Microsof Office Exell atau 2) memanfaatkan teknologi informasi sepanjang dilakukan secara konsisten”.  Program Exell standard secara teknis sebenarnya  bisa dipergunakan menjadi pilihan mudah bagi Peserta Pemilu dengan mekanisme “Sheet Integratif” dimana transaksi dari hulu ke hilir dan Integrasi Arus Kas sebagai produk akhir LDK seperti halnya dalam Form LPPDK dapat disusun serta ditampilkan dalam “satu muka”.

  1. 5. Tenggat waktu Penyampaian Laporan Dana Kampanye

Tahapan Laporan Dana Kampanye adalah sebagai berikut:

No Kegiatan Awal Akhir
 

1

Pembukaan RKDK Dibuka paling lambat 1 hari sebelum masa kampanye

(23 September 2018 s/d 13 April 2019)

 
2 Pembukuan LADK Dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 hari sebelum masa kampanye  
3 Penyerahan LADK 23 September 2018 23 September 2018
4 Perbaikan LADK 23 September 2018 27 September 2018
5 Pembukuan LPSDK 23 September 2018 1 Januari 2019
6 Penyerahan LPSDK 2 Januari 2019 2  Januari 2019
7 Pengumuman Penerimaan LPSDK 3 Januari 2019 3 Januari 2019
8 Pembukuan LPPDK 3  hari setelah penetapan Peserta Pemilu 25 April 2019 (8 hari setelah pemungutan suara)
9 Penyerahan Laporan Dana Kampanye ke KAP 26 April 2019 2 Mei 2019
10 Audit Laporan Dana Kampanye dan Penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KAP ke KPU 2 Mei 2019 31 Mei 2019
11 Penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada Peserta Pemilu 1 Juni 2019 7 Juni 2019
12 Pengumuman Hasil Audit 1 Juni 2019 10 Juni 2019

 

Pembukuan LPPDK yang dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah Penetapan Peserta Pemilu sampai tanggal 25 April 2019 (8 hari setelah pemungutan suara), limitasi batas akhir yang melampaui batas hari pemungutan suara menurut pandangan penulis kurang ideal, karena pada tanggal 18 April 2019 Peserta Pemilu sudah mengetahui pemenang kontestan pemilu, sehingga bagi yang mengalami kekalahan bisa jadi sudah enggan mengerjakan transaksi keuangan dalam laporan keuangan pasca pemungutan suara. Oleh karena itu barangkali akan lebih efektif tatkala batasan akhir pembukuan LPPDK menjadi tanggal 14 April 2019  (pada awal masa tenang)  dan dikirimkan kepada KAP paling lambat pada tanggal 16 April 2019 (sehari sebelum pemungutan suara), sehingga seluruh Peserta Pemilu akan secepatnya memenuhi kewajiban sebelum hari pemungutan suara.  Sedangkan tahapan berikutnya menjadi dimajukan sesuai distribusi waktu yang memungkinkan. Beberapa keluhan yang mengemuka dari Staf Peserta Pemilu, calon yang sudah dipastikan tidak memperoleh kemenangan sudah tidak peduli lagi terhadap kewajiban penyampaian LPPDK disebabkan sudah tidak ada keterikatan kepentingan lagi.

KESIMPULAN

Merujuk pada uraian di atas dapat disimpulan bahwa Laporan Dana Kampanye sebaga Instrumen Akuntabilitas  Pemilu  dalam implementasinya  belum dapat dikategorikan optimal apabila dikaitkan dengan makna akuntabilitas  karena beberapa hal sebagai berikut:

  1. Belum adanya keberanian Peserta Pemilu untuk mengungkapkan secara keseluruhan (measure disclousure) atas totalitas transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Laporan Dana Kampanye (LDK) yang disusun sekedar memenuhi kewajiban ketentuan yang mengatur mengenai laporan dana kampanye. Measure disclousure sendiri dalam prinsip dasar pengelolaan keuangan adalah “kewajiban mengungkapkan keseluruhan transaksi keuangan” tanpa ada unsur-unsur tertentu yang ditutupi dengan alasan apapun.
  2. Audit atas Laporan Dana Kampanye oleh KAP berkesimpulan pada “kepatuhan dan ketidakpatuhan” dalam perspektif  kepatuhan atas penggunaan perangkat instrumentatif (penggunaan formulir, ragam jenis sumber penerimaan dan pengeluaran serta pemenuhan batas waktu pelaporan dan lain-lain), dan sesungguhnya belum menukik pada aspek utamanya “kewajaran atas pengeluaran dana kampanye”, padahal komponen ini jelas merupakan bagian terbesar atas biaya kontestasi politik Peserta Pemilu.
  3. Asersi Atas Laporan Dana Kampanye Form Model LPPDK 1 Parpol, belum menegaskan pernyataan bahwa penerimaan dan pengeluaran yang disajikan dalam LDK adalah penerimaan dan pengeluaran riil/nyata dan benar-benar kuantita absolut  dan apabila tidak dilakukan tidak ada ketentuan yang mengatur  
  4. Limitasi/batasan akhir penyampaian LDK di masa mendatang seyogyanya tidak dilakukan ketika pemungutan/penghitungan suara telah lama usai, karena akan menyebabkan Peserta Pemilu yang mengalami kekalahan tidak lagi terikat untuk menunaikan kewajibannya karena tidak lagi membutuhkan simpulan hasil audit dari KAP.
  5. Penggunaan teknis penyusunan laporan hendaknya memberikan ruang opsional, antara manual dan aplikasi, kecuali media aplikasi yang disediakan benar-benar sudah tinggal pakai (ready for use).

Semoga tulisan ini ada manfaatnya bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *