MA Sarankan Kedua Parpol Bersengketa untuk Islah

Jakarta, kpu.go.id – Proses pencalonan Kepala Daerah serentak 2015 melalui jalur perseoranan telah masuk pada tahapan verifikasi syarat dukungan, nantinya para pasangan calon (paslon) yang telah dinyatakan lolos akan menyerahkan syarat administrasinya bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon yang akan diusung oleh partai politik yakni pada tanggal 26 – 28 Juli 2015, Senin (13/7).

 

Mendekati masa tahapan tersebut, KPU masih dihadapi dengan sengketa kepengurusan dua partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 yang pada jumat lalu (10/7) Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengeluarkan putusan tingkat banding membatalkan putusan sebelumnya, dengan hasil yang ada Mahkamah Agung (MA), MA menyarankan kedua parpol untuk islah agar dapat maju dalam Pilkada mendatang.

 

“Kompetensi  MA tidak mempunyai wewenang yang bersifat politis, sampai saat ini kami tidak melihat ada keinginan kedua kubu yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya melalui jalur pengadilan dengan cepat, oleh karena nya kami menyarankan agar kedua parpol mengambil langkah islah saja.” Ungkap ketua MA, Hatta Ali. 

 

Ia menambahkan, urun rembug kedua kubu kepengurusan untuk masuk ke dalam jalur islah sangat dianjurkan, jalur islah untuk menghadapi pencalonan nanti diharapkan dapat terwujud agar parpol tersebut bisa turut serta dalam pilkada serentak mendatang.

 

Hal tersebut disampaikan saat konsultasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan MA di Ruang Wiryono Prodjodikoro, gedung MA. 

 

Sebelumnya KPU, Husni Kamil Manik menyampaikan bahwa terkait sengketa kepengurusan parpol kiranya MA dapat mendahulukan persidangan terkait sengketa tersebut atau memberikan prioritasnya, sehingga dapat dikeluarkan segera putusan final atau inkrah bagi persoalan itu.

 

“Tujuan konsultasi saat ini untuk menanyakan jalan keluar terbaik dari hasil konsultasi kami yang lalu, apakah MA dapat melakukan prioritas untuk mendahulukan persidangan sengketa ini, mengingat kedua kubu yang bersengketa saling melakukan banding dan waktu tahapan pendaftaran calon sudah semakin dekat.” Terang Husni.

 

Selain mendahulukan persidangan seperti dimaksud diatas, jalan lain yang dapat ditempuh oleh kedua kubu yang bersengketa adalah jalur islah, islah yang dimaksud itu sendiri diartikan dua, dapat dimaksud dengan islah kepengurusan ataupun islah untuk menghadapi tahapan pencalonan imbuh Husni.

 

Revisi PKPU

 

Menanggapi jalur islah yang mungkin akan diambil oleh kedua kubu bersengketa, KPU telah menyiapkan beberapa skenario revisi peraturan terkait pencalonan yang akan digunakan pada Pilkada mendatang, Revisi tersebut juga untuk merespon hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

 

“Untuk mengakomodir islah tersebut maka dibutuhkan revisi terkait ayat yang menjelaskan hal tersebut, diluar konteks itu revisi tersebut menjadi keniscayaan untuk merespon hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi.” Terang Husni. (dam/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

 

About admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *